Menurut Ikhwan, pemerintah cukup memfasilitasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, selokan, jaringan listrik, dan air bersih dengan anggaran sekitar Rp2,4 triliun untuk 10.000 kavling.
“Dengan menggunakan konsep koperasi hunian ASN, anggaran Rp16 triliun per tahun cukup untuk mempercepat perpindahan 118.513 ASN menjadi 12 tahun,” jelasnya.
Ikhwan juga mengusulkan agar koperasi ASN diberi lahan perumahan seluas 3-4 hektare, sehingga konsep hunian tapak untuk 118.513 ASN hanya memerlukan sekitar 9.000 hektare lahan. Lahan ini dapat diambil dari 34.000 hektare kawasan IKN yang telah dikuasai pemerintah, dengan harga lahan perkebunan di Sepaku sebelum adanya IKN berkisar antara Rp15-30 juta per hektare.
Ia juga menjelaskan bahwa biaya pembangunan RISHA dapat ditanggung melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan gaji ASN yang digunakan untuk melunasi utang sebesar Rp200 juta. “ASN akan mendapatkan rumah tipe 70 dan tanah seluas 500 meter persegi, yang nantinya dapat direnovasi sesuai keinginan masing-masing,” ucapnya.
Ikhwan menambahkan bahwa koperasi ASN Nusantara ini awalnya ditujukan untuk ASN, namun non-ASN juga dapat bergabung jika memiliki komitmen dan produktivitas yang sama. Aktivitas ekonomi koperasi di IKN tidak hanya akan terbatas pada pengembangan hunian, tetapi juga meluas ke sektor lain seperti perdagangan, kuliner, akomodasi, dan transportasi.
Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah agar koperasi dapat terus tumbuh. “Setiap kali pemerintah menerbitkan izin usaha kepada investor besar, pemerintah juga harus memberikan konsesi atau izin serupa serta fasilitas permodalan kepada koperasi,” pungkas Ikhwan.
