IKNPOS.ID – Ribuan tamu VIP dan VVIP akan berdatangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengikuti upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI. Lalu, di mana ribuan tamu penting itu akan menginap? Jawabnya, di Hotel Nusantara.
Menurut General Manager Swissotel Nusantara Aldo P Situmorang, seluruh unit kamar berikut fasilitas konsorsium semuanya sudah dipesan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk kebutuhan penginapan tamu VVIP dan VIP selama di IKN pada 16-18 Agustus 2024.
“Semuanya dibooking dari Sekretariat Negara, hampir rata-rata tamunya pejabat negara,” kata Aldo, Jumat 2 Agustus 2024.
Saat ini, pembangunan Hotel Nusantara telah mencapai 98 persen. Hotel ini rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Agustus 2024. “Karena kebutuhan utamanya restoran dan kamar, itu sudah 98 persen ready,” katanya.
Hotel Nusantara memiliki 191 kamar. Hotel setinggi sembilan lantai itu terletak di lokasi strategis, di Jalan Sumbu Timur IKN. Lokasi itu berdekatan dengan Gedung Istana Garuda serta kawasan Titik Nol Kilometer IKN yang menjadi perlintasan Kereta Otonom. ​
Pembangunan konstruksi hotel yang dimulai sejak peletakan batu pertama September 2023, kata Aldo, memfasilitasi empat kelas kamar, mulai dari tipe premier king, twin, grand room, suite king dan presidential suite dengan luas ruangan mulai dari 32 sampai 51 meter persegi.
Aldo juga menjelaskan, perabot hingga perlengkapan hotel dibuat melalui karya anak bangsa dan telah seluruhnya didatangkan dari Jakarta. Pada bagian restoran, pihak pengelola telah merampungkan fasilitas berkonsep open kitchen dan privat dinner dengan nuansa budaya lokal Kalimantan.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa listrik dan air, Aldo mengatakan sudah sudah terdistribusi dengan lancar dan baik melalui layanan PLN dan otoritas pengelola air di kawasan setempat.
“Kemudian listrik, kita cuma hanya maksimalkan kestabilan listrik sampai pada hari H kondisi listrik sudah stabil. Ada satu yang disiapkan PLN 500KV yang sudah terkoneksi dengan hotel,” katanya.
Terverifikasi Dewan Pers