IKNPOS.ID – Tingginya curah hujan yang mengguyur Kalimantan Timur (Kaltim) mengganggu ritme pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu infrastruktur yang sangat terpengaruh adalah Bandara VVIP IKN.
Semula, Bandara VVIP IKN direncanakan sudah bisa digunakan fungsional untuk kedatangan tamu undangan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI. Namun, hal itu tak bisa dilakukan karena proses pembangunan bandara itu terganggu curah hujan tinggi.
Untuk itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan kegiatan operasi modifikasi cuaca untuk mengendalikan hujan di IKN masih tetap dilangsungkan hingga 10 Agustus 2024.
Related Post
“Semua alat dan bahan semai disesuaikan kebutuhan operasi, ya, diagendakan sampai dengan tanggal 10 nanti,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto di Jakarta, Jumat 2 Agustus 2024.
Menurutnya, operasi modifikasi cuaca tersebut masih dalam rangkaian kegiatan BMKG yang dilangsungkan pada dasarian ke II bulan Juni.
Dalam pelaksanaan operasi itu lebih dari 16 ton zat Natrium Klorida/NaCl disemai ke udara oleh armada pesawat Casa 212-400 dengan registrasi A-2114 milik Skadron 4 TNI Angkatan Udara. Adapun hasilnya, kata dia, dinilai efektif mengendalikan potensi hujan pada medio sepekan terakhir bulan Juli di IKN.
Oleh karena itu pula, menurut dia, operasi modifikasi cuaca masih terus digulirkan dengan harapan pengendalian hujan bisa terus dipertahankan demi memaksimalkan proses pembangunan infrastruktur dan menunjang kelancaran segenap kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Indonesia yang pertama kali dilakukan secara terpusat di IKN.
Tim ahli BMKG juga masih memprioritaskan penyemaian NaCl di sekitar wilayah Selat Makassar, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser yang merupakan daerah upwind atau arah datangnya angin masa udara.
Pemilihan lokasi penyemaian tersebut supaya potensi awan penghujan tidak masuk dan terus meningkat menurunkan hujan ke wilayah pusat pembangunan dan kegiatan HUT Indonesia di IKN sebagaimana kebutuhan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.
Terverifikasi Dewan Pers