IKNPOS.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan mengalami kerugian.
Pernyataan ini disampaikan Basuki dalam sebuah acara di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 27 Agustus 2024.
“Saya ingin menyampaikan satu pesan, kalau ASN tidak mau pindah ke IKN, rugi! Di IKN, kehidupan mungkin tidak mewah, tapi pasti jauh lebih baik,” ujar Basuki.
Related Post
Menurut Basuki, kehidupan di wilayah Jabodetabek cenderung membuat sengsara karena tingkat polusi yang tinggi, yang berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup.
Ia menyebut bahwa pola hidup tidak sehat yang dialami ASN di Jabodetabek akan berubah menjadi lebih baik jika mereka pindah ke IKN.
Sebaliknya, di IKN, kualitas hidup dipastikan akan meningkat. Udara yang lebih bersih dan lingkungan yang sehat di IKN akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas kerja para ASN.
“Di Jakarta, di Jabodetabek, hidup Anda akan sulit. Berangkat jam setengah 6 pagi, pulang jam 9 malam. Di sana (IKN), perjalanan hanya 10 menit dengan udara yang sangat segar, air yang baik, dan tentu saja, karir Anda akan berkembang lebih baik di IKN,” tambah Basuki.
Lebih lanjut, Basuki menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara akan menjadi lambang kota yang menjadi episentrum pembangunan Indonesia.
Pembangunan IKN ini, menurutnya, bukan hanya sekadar retorika, melainkan sebuah proyek nyata yang berfokus pada pembangunan Indonesia secara menyeluruh, bukan hanya di Pulau Jawa.
“IKN adalah lambang kota yang akan menjadi episentrum pembangunan Indonesia, yang berfokus pada Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya Jawa. Ini tidak main-main, bukan hanya retorika,” tegasnya.
Selain itu, IKN Nusantara juga dirancang sebagai kota masa depan yang berkelanjutan. Pembangunan kota ini didasarkan pada tiga prinsip utama: kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan, yang akan menjadikannya contoh ideal bagi kota-kota lain di Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers