Cakupannya meliputi belanja pendidikan, kesehatan, alokasi dana desa, belanja pegawai daerah, belanja infrastruktur, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pembayaran pinjaman daerah dan bunga, bantuan keuangan partai politik, serta pendanaan lain yang diatur oleh undang-undang.
Dengan APBD yang lebih besar ini, Pemprov Kaltim diharapkan mampu lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Page 2 of 2
