IKNPOS.ID – Dalam upaya mempercepat transformasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai kota pintar yang ramah lingkungan, pemerintah akan mengadakan uji coba taksi terbang pada 29 Juli 2024.
Inisiatif ini merupakan langkah nyata menuju masa depan transportasi yang lebih efisien dan inovatif.
Salah satu Taksi terbang yang akan diujucoba yakni dari buatan Hyundai.
Related Post
Taksi terbang ini dikembangkan oleh Hyundai Motors Company bekerjasama dengan Korea Aerospace Research Institute (KARI).
Sky Taxi ini pertama kali tiba di Bandara APT Pranoto Samarinda pada 9 Mei 2024 lalu.
Memiliki nomor lambung HL016X, taksi terbang ini merupakan pesawat tanpa awak yang diberi nama Optionally Piloted Personal Air Vehicle (OPPAV).
Untuk fasilitas yang terdapat di dalam taksi terbang ini menggunakan teknologi canggih dan spesifikasi khusus sehingga performanya sangat mumpuni.
Taksi terbang ini memiliki daya angkut 100 kilogram dan dapat terbang dengan ketinggian 50-80 meter dengan kecepatan maksimal mencapai 200 kilometer perjam.
Dengan adanya Sky Taxy ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas perkotaan melalui solusi transportasi Udara yang inovatif.
Terkait layanan taksi terbang di IKN, rencananya nanti bakal beroperasi di tiga rute, yang di antaranya Kota Balikpapan, Kota Nusantara, dan Kota Samarinda.
Andi Ilham selaku Penanggung Jawab Rumah Teknologi Nusantara mengemukakan bahwa untuk pemesanan sky taxi atau taksi terbang ini cukuplah mudah.
Penumpang hanya perlu melakukan pemesanan melalui aplikasi. Kemudian nantinya akan dijemput mobil untuk menuju lokasi penerbangan sky taxi.
Kepala Bandara APT Pranoto Samarindah,Maeka Rindra Hariyanto siap mendukung uji coba taksi terbang IKN ini.
“Kami siap mendukung uji terbang atau PoC sky taxi ini,” ucap Maeka.
Sementara tu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Nusantara, Mohammed Ali Berawi menambahkan, uji coba bakal dilakukan dalam waktu sebulan penuh.
Rangkaian uji coba yang bakal dilaksanakan di Bandara APT Pranoto Samarinda ini juga terjait mengenai kajian kelayakan.
Terverifikasi Dewan Pers