IKNPOS.ID – Kabar membanggakan datang PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Produsen pesawat yang berbasis di Kota Bandung itu mengembangkan pesawat N219 menjadi versi amfibi. Pesawat ini diharapkan dapat dijual secara komersial pada tahun 2027 mendatang.
Menurut Manajer Komunikasi Perusahaan dan Promosi PTDI, Adi Prastowo, pesawat N219 amfibi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan 60 persen wilayah berupa perairan. Inovasi ini akan mempermudah akses transportasi ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Pesawat ini juga dirancang untuk memperkuat konektivitas dan perekonomian wilayah terpencil di Indonesia, sekaligus meningkatkan kemandirian pertahanan negara.
“Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata perairan menggunakan pesawat amfibi. Selain itu, pesawat ini juga akan mendukung konektivitas destinasi wisata dan menjadi angkutan logistik yang mendukung ekonomi kerakyatan di wilayah-wilayah tersebut,” kata Adi, Minggu 30 Juni 2024.
Pesawat N219 versi amfibi akan dilengkapi dengan float atau pengapung dari bahan komposit sebagai pengganti roda untuk pendaratan di perairan terbuka.
“Pesawat N219 Amfibi ditargetkan melakukan terbang perdana pada tahun 2026 dan mendapatkan sertifikasi dari Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2027,” lanjut Adi.
Pesawat ini dirancang untuk mencapai kecepatan hingga 296 km/jam pada ketinggian operasional 10.000 kaki, dengan kemampuan jarak tempuh hingga 231 km. Untuk take off, pesawat memerlukan jarak 1.400 m di perairan dan landing pada jarak 760 m.
“Berdasarkan spesifikasi tersebut, pesawat N219 Amfibi sangat cocok melayani wilayah kepulauan yang hanya membutuhkan pelabuhan berbasis air. Pesawat ini juga mendukung operasi militer di wilayah terpencil dan perbatasan yang strategis untuk menjaga kedaulatan negara,” tambahnya.
Adi menegaskan bahwa pesawat N219 Amfibi bisa dimanfaatkan di berbagai sektor, termasuk pariwisata, layanan perjalanan dinas pemerintahan, perusahaan migas, layanan kesehatan masyarakat, SAR, penanggulangan bencana, dan pengawasan wilayah maritim.
