Moeldoko Minta Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara Segera Dirampungkan

IKNPOS.ID-Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta Menteri Sekretaris Negara segera merampungkan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara.

Mantan Panglima TNI itu berharap Keppres tersebut sudah terbit sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Demikian disampaikan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin 22 Juli 2024.

“Kami sedang mengajukan memo kepada Mensesneg untuk pengertiannya terhadap hal ini,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

Pada saat itu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengucap sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Menurut Moeldoko, dirinya sudah mengirim langsung memo tersebut kepada Mensesneg Pratikno. Namun, dia mengaku belum mengetahui kapan Keppres tersebut akan diterbitkan.

“Nanti akan saya cek,” katanya.

Adapun Keppres Pemindahan IKN berkaitan dengan lokasi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebab, dalam konstitusi, pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan di ibu kota negara. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik di IKN.

“Pelantikan presiden rencananya sih di sana, di IKN,” kata Pj Kepala Otorita IKN itu saat di Komplek DPR RI, Selasa, 2 April 2024 lalu.

Namun Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Prabowo Subianto tetap akan dilantik sebagai Presiden di DPR alih-alih IKN, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Pelantikan di Senayan,” kata Muzani usai bertemu Jokowi sebagai Wakil Ketua MPR, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mengatakan sejauh ini agenda pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden masih terjadwal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

“Agenda kan di (Senayan) DPR. Harus di DPR,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditemui usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 9 Juli 2024.