IKNPOS.ID – Proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi ajang pemasaran dan promosi yang bagus bagi program baja nasional. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.
“Sudah dibuktikan di IKN dan saya pikir IKN akan menjadi marketing yang bagus untuk program baja,” ujar Airlangga di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024. Menurutnya, untuk urusan welding (las listrik), Indonesia tidak ada lawan.
Airlangga mengaku sudah melakukan monitoring di beberapa pabrikasi. “Kalau kita kirim ke pertandingan, misalnya di Jepang dan yang lain, nomor satunya pasti dari Indonesia,” lanjut Airlangga.
Kemudian industri baja pasti harus bersaing, karena dengan man hour cost-nya Indonesia pasti akan lebih bersaing juga. “Jadi kita tidak harus takut dengan itu, karena labor cost di Vietnam naik, labor cost di China naik, dan Indonesia dengan bonus demografi, itu adalah waktu untuk kita memanfaatkan,” kata Airlangga.
Airlangga juga menjelaskan, bahwa nilai tambah dari baja nasional juga merupakan hal yang penting. “Nilai tambah penting, sehingga kita tidak menghitung barang dari kilo saja, tetapi dari total package daripada proyek,” katanya
Airlangga berharap agar konstruksi baja nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Saya ingin agar kita berkomitmen menjadi konstruksi baja, menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.
Sebagai informasi, Ketua The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) atau Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia Purwono Widodo menyebutkan bahwa kebutuhan baja untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga tahap akhir mencapai total 9,5 juta ton.
Pembangunan IKN tahap awal membutuhkan sekitar 500.000 hingga 700.000 ton baja. Kebutuhan baja akan meningkat pada tahap pembangunan selanjutnya dengan perkiraan lebih dari 1 juta ton.
Purwono mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga tengah bekerja sama untuk merealisasikan permintaan baja dalam pembangunan IKN.
Terverifikasi Dewan Pers