IKNPOS.ID – Salah satu infrastuktur yang menarik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) adalah keberadaan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM). Puluhan rumah bagi para menteri itu dibangun berdampingan. Ukuran RTJM di IKN jauh lebih kecil dibanding rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan kalau 14 unit RTJM telah siap huni. Rampungnya 14 unit RTJM itu untuk mendukung upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di IKN.
Total 14 rumah menteri yang telah rampung tersebut terdiri dari empat unit di Persil 104 dan 10 unit di Persil 105. Adapun menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah menghuni rumah tapak jabatan menteri di IKN yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Terbaru, Kementerian PUPR melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN menargetkan pembangunan 36 RTJM di IKN bisa rampung pada akhir tahun 2024.
“Kalau sesuai kontrak nanti sebetulnya sekitar Oktober atau November selesai,” ujar Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.
Pembangunan rumah jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah sesuai dengan konsep compact city. Rumah dengan konsep compact city umumnya menekankan pada perencanaan lingkungan tempat tinggal yang terintegrasi dengan beberapa prinsip, seperti efisiensi lahan, aksesibilitas, dan gaya hidup berkelanjutan.
RTJM di IKN memiliki luas tanah sekitar 1.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 500 meter persegi, dan terdiri atas dua lantai.
Kementerian PUPR hingga saat ini sedang menyelesaikan pembangunan 36 rumah jabatan menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni Persil 104 dan Persil 105.
Kementerian PUPR juga berupaya memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada dan meminimalisir adanya penebangan pohon, sehingga lingkungan tetap hijau. Terdapat dua desain rumah yang dibangun di KIPP IKN, yakni tipe downslope sebanyak 11 unit dan tipe upslope 25 unit.
Terverifikasi Dewan Pers