IKNPOS.ID– Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sedang membangun 8 posko Pemadam Kebakaran (Damkar) dan system digital pemantau bencana banjir.
Adapun 8 posko Pemadam Kebakaran (Damkar) di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Posko ini dilengkapi aplikasi deteksi dini (early warning system) pada potensi kebakaran dan waktu respon (respon time) paling lama tujuh menit sampai ke lokasi.
Saat ini di Indonesia waktu respon pada kebakaran, rata-rata baru 15 menit.
Maka dengan dibangunnya delapan posko ini, membuat IKN mempunyai waktu respon tercepat, tujuh menit, untuk seluruh Indonesia.
“Nama aplikasi itu FairCheck, jadi tiap posko bisa monitor lewat sistemnya untuk proteksi kebakaran di semua lokasi. Saat genting kebakaran, fitur pada aplikasi ini mengirimkan pemberitahuan,” ujar Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung.
Delapan posko damkar juga dilengkapi dengan kendaraan ramah lingkungan, minimal dua unit per pos.
Kendaraan pemadam menerapkan sistem tangga dengan jangkauan ketinggian hingga bangunan 14 lantai.
Sedangkan untuk sistem digital pemantau banjir akan memantau 7 kelurahan dekat IKN.
Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Ototrita IKN menjadi penanggung jawab penggunaan sistem digital monitoring potensi terjadinya bencana alam di IKN.
Ketujuh wilayah itu adalah Desa Bumi Harapan, Desa Tengin Baru, Kelurahan Sepaku RT 07, 06, 05 dan 04, Desa Suka Raja RT 01 dan 25. Kemudian Kelurahan Pemaluan, Desa Bukit Raya RT 01, 02, 06, dan Desa Karang Jinawi.
“Wilayah-wilayah itu bisa terdampak hingga dua kali dalam setahun, dengan durasi tiga jam hingga dua hari. Smart Water Managament System itu namanya digitalisasi tadi,” ujar Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung, mengutip Pro 3 RRI, Sabtu 22 Juni 2024.
Sistem tersebut mengontrol dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat terdekat, sebagai informasi awal sehingga mengurangi dampak bencana.
Nantinya sistem dimaksud akan mengirim notifikasi secara mandiri, ketika terjadi banjir pada ketujuh wilayah tersebut.
“Kenapa kita mulai dari tujuh kelurahan itu, sebab ada lahan terbuka atau runoff, yang sudah ada sebelum pembangunan IKN. Sehingga sebabkan limpasan air masuk ke pemukiman,” ucapnya.