IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah menyusun sistem pertahanan berlapis di ibu kota nusantara (IKN) dengan konsep Smart Defense System.
Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Oktaheroe Ramsi menjelaskan, pertahanan berlapis yang dikonsep terdiri atas beberapa bagian.
“Mulai pertahanan luar, utama, dan dalam, lalu virtual maritime gate system, air defense identification zone, integrated air defense, cyber defense, hingga defense diplomacy,” kata Oktaheroe.
Oktaheroe menyatakan, dari beberapa bagian itu, akan dilakukan perpindahan secara bertahap. Untuk saat ini yang sudah dipindahkan adalah pasukan TNI ke IKN.
“Pembangunan Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan sudah berjalan di IKN,” ujarnya.
Selain itu, kata Oktaheroe, fasilitas penunjang seperti pangkalan untuk akses masuk melalui jalur laut dan pangkalan udara juga bakal disiapkan.
“Fasilitas-fasilitas itu akan diperkuat dengan pasukan dari matra laut maupun udara. Berikut dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) seperti KRI dan pesawat tempur,” tuturnya.
Semenatar itu, Ketua Koordinator Tim Strategis Pertahanan dan Keamanan Otorita IKN Mayjen TNI Achmad Adipati Karnawidjaja menambahkan, bahwa saat ini sudah ada konsep smart defense system untuk menjaga IKN dari berbagai potensi ancaman dan kerawanan.
“Semua dilakukan secara bertahap. Sebab, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur juga tidak dilakukan dalam satu, dua, atau tiga tahun. Perkiraannya mencapai 25 tahun,” kata Adipati.
Semua langkah ini dipersiapkan seiring rencana Presiden Joko Widodo mulai berkantor di IKN setelah upacara peringatan kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.
“Menurut rencana Bapak Presiden juga akan berkantor di sana (IKN). Lalu, diikuti kementerian dan lembaga negara yang mulai berkantor di sana September mendatang,” ujarnya.
Untuk itu, Adipati memastikan prajurit TNI dan personel Polri untuk pengamanan presiden sudah lebih dulu di sana sebelum pelaksanaan upacara kemerdekaan RI.
Terverifikasi Dewan Pers