IKNPOS.ID-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kehadiran INA Digital sebagai game changer pada upaya transformasi digital yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait pelayanan publik.
Untuk diketahui,Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Goverment Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital pada Senin 27 Mei 2024 lalu.
INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
“Saya percaya anak pintar dimana-mana. Indonesia on the right track dan Anda yang tergabung dalam INA Digital adalah bagian dari success story ini. INA Digital ini adalah game changer,” ujarnya pada INA Digital Town Hall Meeting di Kota Peruri, Jakarta, Jumat 7 Juni 2024.
Luhut mengungkapkan, para talenta muda yang tergabung dalam INA Digital adalah para penggerak perubahan yang dapat membawa Indonesia lebih maju.
Menurutnya, perjalanan INA Digital masih amat panjang namun dengan kolaborasi yang kuat berbagai target akan dapat tercapai.
“Seiring berjalan waktu kita bangun ini bersama, perbaiki terus agar makin mumpuni. Berbanggalah kalian sudah jadi bagian untuk membangun negara ini,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya menjelaskan saat ini INA Digital punya 413 talenta digital dari berbagai lembaga dan instansi seperti Peruri, Kementerian Kesehatan, Telkom, Mandiri, BNI, BRI, maupun hasil rekrutmen terbaru.
Dwina menyebut penugasan ini adalah peluang besar untuk membangun masa depan bangsa.
“Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak pada Peruri untuk menjalankan INA Digital. Kami berharap bisa mendeliver apa yang diharapkan masyarakat dimana masyarakat bisa melihat lompatan besar dalam bidang pelayanan publik,” tandasnya.
Terverifikasi Dewan Pers