IKNPOS.ID-Anggota Komisi VI DPR RI pertanyakan realisasi investasi untuk Ibu Kota Negara (IKN) asing dan para investor dalam negeri yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara.
Komisi VI DPR RI menanyakan hal tu kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalian soal investasi IKN tersebut.
Soal investasi asing, Anggota Komisi VI, Harris Turino mengatakan hingga kini, fakta di lapangan berbeda dengan pernyataan Bahli yang mengatakan akan ada banyak investasi asing masuk IKN.
Related Post
“Tapi faktanya, sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Haris dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
Tak cuma investasi asing, Harris menilai investasi domestik juga masih terbatas sehingga proyek IKN masih mengandalkan APBN.
Ia mencatat, sejak 2022 hingga tahun ini, sudah ada anggaran Rp 72,8 triliun yang digelontorkan untuk IKN.
Artinya, dengan alokasi Rp 90,2 triliun dari APBN, anggarannya tersisa Rp 16 triliun pada 2025 mendatang. Padahal, pembangunan infrastruktur dasar belum selesai.
“Akibatnya, investor swasta apalagi asing akan sulit sekali menaruh dananya, kecuali kalau diinjak,” kata Haris.
“Tapi apakah dengan cara seperti itu investasi akan didatangkan ke IKN? Bagaimana janji Bapak, (investasi) asing akan masuk dalam jumlah besar?”
Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin Ak, yang mempertanyakan kelanjutan minat investor asing yang sebelumnya sudah digembor-gemborkan pemerintah.
Salah satunya, CEO Tesla Elon Musk yang ternyata datang bukan untuk berinvestasi dengan kendaraan listriknya, malah untuk layanan Starlink.
“Apakah calon investor dalam negeri dengan konsorsiumnya, misalnya, juga mau ada realisasi atau cuma ada di berita-berita saja?” tanya Amin Ak.
Merespons pertanyaan tersebut, Bahlil Lahadalia mengakui belum ada penanaman modal asing (PMA) yang masuk Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Sejauh ini, investasi yang pembangunannya sudah dimulai masih berasal dari penanaman modal dalam negeri alias PMDN.
Terverifikasi Dewan Pers