Yang terakhir adalah data dari Kementerian Perhubungan. File yang bocor adalah:
1. Data Kemenhub 30 ribu Karyawan,
2. Data DITKAPEL,
Related Post
3. Data KSU TG. PERAK (File SQL)
4. NIP karyawan Kemenhub, Email dan kata sandi default (File XLSX)
Pemerintah Tolak Bayar Tebusan
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan TelkomSigma, selaku pengelola Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) mengaku mendapat permintaan tebusan. Pelaku diduga kuat berasal dari luar negeri.
Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko mengatakan bahwa ada permintaan uang sebesar 8 juta Dolar AS (sekitar Rp 130 miliar).
“Memang ada di dark web. Setelah ke sana kita ikuti dan mereka minta tebusan 8 Juta Dolar AS,” jelas Herlan di Kantor Kominfo, pada Senin, 24 Juni 2024 lalu.
Permintaan tebusan uang itu juga dibenarkan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. Namun, dia menegaskan pemerintah menolak membayar tebusan tersebut.
Hinsa Siburian juga menyatakan hal serupa. Dia menegaskan pemerintah tidak akan serta-merta memenuhi permintaan tersebut.
“Masa kita mau. Yang benar saja. Logika berpikirnya nggaklah,” ujar Hinsa.
Dia memastikan PDN diserang siber jenis baru kategori ransomware, Brain Cipher Ransomware.
“Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari Ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Ini adalah yang terbaru,” tegas Hinsa.
Terkait dana INAFIS yang diduga bocor, dia mengklarifikasi dan memperjelas soal dugaan kebocoran data milik Indonesia Automatic Finger Indentification System (INAFIS) Polri.
Menurut Hinsa, berdasarkan hasil koordinasi dengan Polri, didapatkan fakta data tersebut merupakan data lama yang tidak terbarui.
Dia menyakinkan sistem Polri saat ini tidak mengalami gangguan. Sistem di INAFIS tetap berjalan baik meski ada dugaan kebocoran data.
Dia memastikan dugaan kebocoran data INAFIS ini tidak ada kaitan dengan gangguan di PDN. Gangguan tersebut mengakibatkan sejumlah situs milik negara error. Termasuk milik Kemenkominfo.
Terpisah, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, menyebut pemerintah belum memutuskan akan memenuhi permintaan tersebut atau tidak.
Terverifikasi Dewan Pers