IKNPOS.ID-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diminta merencanakan program pembangunan jangka panjang di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Demikian terungkap pada Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Kamis 13 Juni 2024.
Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, mengatakan perencanaan program pembangunan IKN tidak berjalan dengan baik.
“Sehingga pembangunan menjadi autopilot yang berujung pada mundurnya Kepala Otorita,” ujarnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, rancang biru pembangunan IKN harus melibatkan seluruh pihak terkait.
Menurut dia, IKN yang berada di titik tengah Indonesia semestinya dapat mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di Kalimantan.
“Selama ini karena blue print-nya bisa berubah-ubah membuat apa yang sudah direncanakan Bappenas tiba-tiba tidak dijalankan,” kata Hendrawan. Ini diperparah lagi, lanjutnya, dengan munculnya inisiatif-inisiatif baru secara tiba-tiba.
Hendrawan menambahkan program pembangunan jangka panjang IKN diharapkan melibatkan lebih banyak investor dan mengurangi porsi APBN.
Hal ini untuk memastikan pembangunan di sejumlah daerah Kalimantan juga menjadi prioritas.
Kemudian, Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan juga mendorong Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merampungkan pembangunan IKN.
Marwan yang merupakan politisi Demokrat ini menyebut pertumbuhan ekonomi paling tinggi masih disumbang oleh Jawa dan Sumatera.
Hal ini menciptakan kesenjangan dengan daerah lain, untuk itu IKN diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi.
“Nanti sampai 2029 pertumbuhan ekonomi kita masih berpusat di Jawa dan Sumatera. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Jawa berkontribusi 54,5 persen, Sumatera 22,3 persen,” katanya.
Marwan menambahkan, dalam RPJPN 2025-2045 diharapkan Indonesia dapat mewujudkan 100 Indonesia Emas.
Upaya mewujudkan ini salah satunya harus direncanakan sejak dini, khususnya membangun kota peradaban dan modern di IKN.
