IKNPOS.ID– Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan,ada 9 perusahaan dari 3 negara asing dan Indonesia berpotensi gelontorkan dana hingga Rp 45 triliun di IKN.
Skema investasinya sebut Agung, Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Di samping itu ada juga investasi lewat skema KPBU yang sejauh ini dari minat, komitmen, dan sampai dituangkan, sekarang mereka semua sedang melakukan feasibility study sebagai tahapan investasi, itu ada 9 perusahaan, dan termasuk di antaranya ada 3 negara dari investor asing, itu indikasinya sekitar Rp 45 triliun,” kata Agung kepada wartawan di Komplek Parlemen,Senin 10 Juni 2024.
Tiga negara yang dimaksud adalah Malaysia, Tiongkok dan Uni Emirat Arab (UEA).
Malaysia dan Tiongkok akan mengembangkan sektor properti, sedangkan UEA berencana investasi di sektor energi baru terbarukan.
Agung merinci,adapun negara yang sudah masuk tahap feasibility study yakni Malaysia.
“Yang sudah masuk tahap feasibility study itu adalah dari Malaysia, negara tetangga kita, satu kawasan dengan IKN di Kalimantan,” kata Agung.
“Kedua dari Tiongkok, keduanya sama-sama di perumahan, yang ketiga dari UEA untuk energi terbarukan,” tambahnya.
Agung menyebut perusahaan energi UEA sudah berpengalaman memanfaatkan sumber daya air di Indonesia.
Sebagai informasi, Masdar asal UEA menggarap proyek PLTS terapung di Cirata, Jawa Barat dengan luasan panel surya mencapai 9 hektare.
“Jadi waktu kemarin di World Water Forum di Bali, ini perusahaan dari UEA yang sudah sukses memanfaatkan air, bendungan untuk pembangkit energi baru terbarukan dari surya secara terapung itu juga kita berikan. Jadi bukan hanya berkomitmen, bukan hanya minat, tapi kita sudah berikan perintah untuk melanjutkan dengan studi kelayakan atau letter to proceed,” jelas Agung.
Seperti diketahui, OIKN mengklaim bahwa investasi swasta di IKN hingga Groundbreaking ke-6 tembus Rp51,3 triliun.
Menurut Agung, Groundbreaking menunjukkan IKN komitmen dan para investor telah mendapatkan SK alokasi lahan.
Terverifikasi Dewan Pers