Hingga kini total investasi setelah dilakukan groundbreaking tahap 1-4 sudah mencapai Rp47,5 triliun.
“Investasi swasta tahap 1-4 ini adalah Rp35,9 triliun,” kata Bambang.
Secara rinci, groundbreaking tahap 1 ini berhasil menjaring investasi sebesar Rp22,9 triliun dengan total 4 proyek.
Sementara tahap 2 berhasil menjaring investasi sebesar Rp15,57 triliun, dengan total 9 proyek pembangunan. Kemudian groundbreaking tahap 3 mencatatkan investasi sebesar Rp4,78 triliun, dengan total 10 proyek pembangunan.
Sedangkan saat groundbreaking tahap 4 berhasil mencatatkan investasi sebesar Rp4,26 triliun, dengan total 11 proyek pembangunan.
“Dengan adanya groundbreaking tentu menunjukkan keseriusan kita kepada para investor dalam membangun Ibu Kota Nusantara,” ujar Bambang.
Pada kesempatan tersebut, Bambang juga mengungkapkan keseriusan pemerintah menjadikan Penajem Paser Utara, lokasi utama IKN, sebagai kota yang tidak hanya layak huni, namun juga berkonsep pembangunan yang modern dan ramah lingkungan.
Salah satu yang diseriusi pengembangannya adalah IKN sebagai sponge city atau kota busa.
“Dunia internasional mengapresiasi IKN dengan berbagai fitur moderen dan berstandar internasional,“ ujar Kepala OIKN, Bambang Susantono
Konsep sponge city diperkenalkan pertama kali pada 2000 oleh arsitek asal Tiongkok, Kongjian Yu. Kota dengan konsep ini memanfaat sumber daya airnya dengan pengelolaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Kota ini akan mampu menyerap, menyimpan, dan mengelola air hujan secara efektif, sehingga menjadi penting di era perubahan iklim. Salah satu tujuannya adalah mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas air, dan mempromosikan penggunaan sumber daya air yang bijaksana dalam lingkungan perkotaan.
“Kota dengan konsep ini hanya ada beberapa di dunia. Kita mengarah ke situ. Forest City juga jadi sesuatu yang baru yang akan kita lakukan di IKN. Ini tidak akan selesai dalam lima tahun jadi kita ingin membuat semuanya terukur. Jadi harus konsisten. Perencanaannya harus benar-benar kelas dunia,” ujar Bambang.
Terverifikasi Dewan Pers