IKNPOS.ID – Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara) memiliki konsep keselamatan publik. Konsep ini akan digunakan sebagai acuan kerja di lapangan.
Konsep keselamatan publik ini dirancang Otorita IKN untuk mengantisipasi timbulnya sejumlah konflik dan potensi gangguan.
Dalam melaksanakan konsep tersebut, Otorita IKN bekerjasama dengan sejumlah instansi maupun lembaga terkait.
“Potensi jangka panjang bisa diilustrasikan dengan datangnya sejumlah penghuni baru dari luar Kalimantan. Tentu dengan berbagai karakter dan budaya. Ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Seperti perebutan kebutuhan sumber daya lingkungan seperti air minum dan listrik,” ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, dalam sebuah dialog via daring belum lama ini.
Untuk meminimalisir munculnya potensi konflik tersebut, Otorita IKN didukung oleh Polri yang telah membentuk Satgas Nusantara.
Ada sekitar 100 personel polisi yang ditugaskan untuk mengamankan lingkungan dan mencegah potensi gangguan di kawasan inti IKN.
Aparat melakukan penjagaan ketat di pintu masuk ke IKN. Pengamanan tersebut berasal dari Polres serta aparat keamanan terkait lain.
Ada pula Satgas dari Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) atau Kodam VI/Mulawarman yang membantu polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan IKN dan sekitarnya.
Selain itu, dari pemerintah daerah juga aktif memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelayananan kepada masyarakat setempat.
“Berbagai upaya pencegahan dan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap potensi ancaman atau gangguan yang membahayakan sumberdaya manusia yang beraktivitas dalam zona. Baik karena faktor alam, faktor manusia ataupun faktor lainnya yang terjadi di luar kendali atau kuasa manusia. Itu semua menjadi perhatian,” tutur jenderal polisi bintang 2 ini.
Menurut Edgar, ada 3 hal yang berpotensi mengancam atau menyebabkan gangguan keselamatan. Yaitu hubungan antara manusia. Meliputi potensi konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Kedua potensi bencana. Baik bencana alam, kecelakaan, maupun serangan binatang atau bahkan serangan virus. Yang ketiga faktor kejahatan.
“Faktor kejahatan ini bisa dibedakan. Misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan seperti terorisme, pembunuhan, pelecehan seksual dan seterusnya,” terangnya.
Tak hanya itu. Tinjauan aspek kejahatan juga meliputi kejahatan terhadap aset negara. Seperti korupsi, perambahan hutan ilegal, dan aktivitas tambang ilegal.
Edgar menjelaskan konsep pembangunan IKN mengacu pada Suistanable Smart Forest City.
“Dimana akan ada perpaduan keanekaragaman hayati dan teknologi. Manusia akan hidup berdampingan dengan binatang dan tumbuhan,” imbuh mantan Kapolres Kutai Timur ini.
Pembangunan IKN yang saat ini sedang berlangsung juga berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Seperti adanya penambahan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah kendaraan. Terutama saat intensitas penggunaan jalan negara sangat tinggi.
“Itu adalah potensi ancaman keamanan jangka pendeknya dan butuh antisipasi yang tepat dan cepat,” papar Edgar.
Di sisi lain, Otorita IKN juga memberikan jaminan K3 bagi pekerja konstruksi serta pengaturan jalur lalu lintas.
Ini untuk mengurangi potensi kecelakaan. Karena itu, patroli untuk menjaga hubungan antarmanusia yang heterogen perlu masif dilakukan.
“Kita melakukan kerja sama yang baik dan kontinu dengan pihak lain. Seperti PUPR dan pihak keamanan setempat. Tujuannya agar masyarakat dan pekerja konstruksi IKN terjamin keamanan dan keselamatannya,” pungkas Edgar.