IKNPOS.ID-Empat menteri koordinator Presiden Joko Widodo akan menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, sebelum menko merapat ke IKN, para sekretaris empat kementerian koordinator itu akan menjadi yang pertama bertugas di sana.
Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan hal itu.
Related Post
Ia mengatakan, empat sekertaris Kemenko itu akan berangkat kloter pertama bersama jajaran Sekertaris Kabinet, Sekertaris Negara, dan Kantor Staf Presiden.
“Kloter pertama itu kan sudah disepakati perangkat presiden mungkin Setneg, Setkab, KSP dan sebaginya, perangkat Istana. Dan empat menko dulu, makanya gedungnya yang dibangun empat menko duluan,” ujar Susiwijono kepada wartawan,Kamis 30 Mei 2024.
“Kalau empat menko duluan berangkat pasti sesmenkonya berangkat duluan,” tegasnya.
Meski begitu, Susiwijono mengatakan, hingga kini belum ada tanggal pasti kapan kloter pertama itu akan berangkat.
Sebab, ia pun masih menunggu konfirmasi dari pihak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Kalau kita menunggu penugasan saja. Kapanpun kita siap. Karena kapasitas terbatas kita belum dapat arahan nanti pola kerjanya seperti apa, tapi ya pasti semua kementerian lembaga sekertarisnya duluan yang berangkat,” ucap Susiwijono.
Susiwijono juga belum bisa memastikan berapa jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang akan pindah awalan ke IKN.
Sebab, jumlah kuotanya masih terus bergerak dan kantor Kemenko Perekonomian sendiri menurutnya paling lambat dibangun.
“Memang Kemenko Perekonomian saya lihat kemarin fisiknya agak lebih lambat pengembangannya, karena katanya kontrak awalnya lebih telat, jan masing-masing kontraktornya beda, tapi kita siap kapanpun dan memang sudah dari awal disepakati perangkat istana dan 4 menko berangkat duluan,” tuturnya.
Susiwijono mengaku penugasan menjadi yang pertama pindah ke IKN merupakan kewajiban yang diamantkan negara kepadanya. Karena itu, ia mengaku tak merasa terbebani ataupun bahagia. “Kalau kita enggak ada bedanya. Namanya tugas di mana saja, kalau tugas biasa aja kita,” ungkapnya.
Terverifikasi Dewan Pers