“Pemulihan listrik seharusnya menjadi prioritas utama negara, karena dampaknya langsung ke seluruh aspek kehidupan masyarakat,” tegas Sofyano.
Wilayah Rawan Bencana Butuh Kebijakan Khusus
Sofyano juga menyoroti kondisi geografis Aceh dan Sumatera Barat yang rawan banjir, longsor, dan gempa. Menurutnya, karakter wilayah tersebut seharusnya menjadi dasar kuat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan akses jalan permanen maupun jalur darurat menuju infrastruktur kelistrikan.
Tanpa kebijakan tersebut, kejadian serupa akan terus berulang setiap kali bencana datang. Ia menilai persoalan akses jalan sudah masuk kategori masalah kebijakan publik serius, bukan sekadar urusan teknis lapangan.
“Negara tidak boleh membiarkan pemulihan listrik terhambat hanya karena jalur menuju infrastruktur kelistrikan tidak tersedia,” ujarnya.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Sofyano menegaskan keterlambatan pemulihan listrik bukanlah kegagalan PLN sebagai operator. Ia mengapresiasi kerja petugas PLN yang kerap bertugas dalam kondisi ekstrem dan penuh risiko.
Namun, tanpa dukungan infrastruktur jalan, percepatan pemulihan listrik hampir mustahil dilakukan secara optimal. Karena itu, ia mendorong sinergi lintas sektor antara Kementerian PUPR, BNPB, pemerintah daerah, dan PLN.
“Akses jalan menuju infrastruktur kelistrikan harus menjadi bagian dari sistem ketahanan energi nasional. Pembangunan jalan tidak boleh hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga keselamatan dan keberlanjutan layanan publik,” kata Sofyano.
Ia menambahkan, keseriusan pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana harus diwujudkan melalui kebijakan prioritas pembukaan dan perbaikan akses jalan, bukan sekadar respons sementara.
“Pemulihan listrik yang cepat adalah simbol kehadiran negara. Namun simbol itu hanya nyata jika akses jalan dibuka dan diperbaiki secara sistematis dan berkelanjutan,” pungkas Sofyano Zakaria. (*)
