IKNPOS.ID – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Sekretaris Deputi Kamtibmas bersama dengan Asdep Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara telah melaksanakan kegiatan monitoring dan rapat audiensi terkait percepatan pengendalian sistem keamanan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Agenda ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan, sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan kesiapan ekosistem keamanan,” ungkap Brigjen Pol Hery Sasongko, Sekretaris Deputi Bidkoor Kamtibmas, Rabu, 26 November 2025.
Kegiatan yang berlangsung di sejumlah lokasi strategis IKN seperti Istana Presiden, Gedung Kemenko 3 Tower 1, lokasi pertambangan ilegal, area yang akan dijadikan hunian kepolisian, Polres Khusus Ibu Kota Negara, Command Center, serta lokasi mess karyawan yang mengalami kebakaran, bahwa dihadiri oleh perwakilan OIKN, Mabes Polri, Polda Kalimantan Timur, serta unsur pemerintah daerah, dan difokuskan pada evaluasi lapangan terhadap isu-isu keamanan seperti pertambangan ilegal, prostitusi, sengketa lahan, serta kesiapan infrastruktur pendukung keamanan.
Pada saat ini, OIKN mengoperasikan lebih dari 1.000 CCTV yang terhubung ke Command Center, namun masih berfungsi sebagai pemantau visual. Tahun depan direncanakan penambahan fitur analitik untuk mendeteksi jumlah kendaraan, pergerakan orang, hingga pola kunjungan masyarakat.
Command Center juga dirancang untuk terintegrasi dengan sistem kepolisian guna memungkinkan Polres dan Polda memantau situasi keamanan secara real time, meningkatkan respons cepat terhadap kondisi darurat maupun pelaporan masyarakat.
“Pembangunan IKN harus diimbangi dengan keamanan yang terukur dan modern. Setiap potensi kerawanan harus kita pastikan tertangani melalui sistem yang terintegrasi dan personel yang siap di lapangan,” jelas Brigjen Pol Hery Sasongko.
Operasi Nusantara Mahakam terus dijalankan dengan pendekatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum untuk menjaga situasi tetap aman. Sebanyak 172 personel dikerahkan pada berbagai satuan tugas, fokus pada pengamanan KIPP, jalur distribusi darat–laut, dan pelabuhan logistik.
