IKNPOS.ID – Badan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan terus dikebut hingga akhir 2027.
Target tersebut dipasang agar IKN benar-benar siap beroperasi sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OIKN, Almi Mardhani, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus menyiapkan kawasan legislatif dan yudikatif.
Dua proyek besar itu kini dalam tahap tender atau lelang, dan ditargetkan bisa segera diteken kontraknya.
“Mudah-mudahan tender kawasan yudikatif dan legislatif bisa berkontrak akhir Oktober. Harapannya berjalan 840 hari atau sekitar 27–28 bulan, sehingga rampung pada Desember 2027,” kata Almi dalam keterangan resminya, Senin (22/9/2025).
Dengan target ini, OIKN optimistis pembangunan IKN tetap sesuai timeline dan siap menyongsong peran barunya pada 2028.
Prabowo Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik Indonesia
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa IKN Nusantara akan difokuskan menjadi Ibu Kota Politik Indonesia mulai 2028. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025.
Dalam beleid itu disebutkan, pembangunan IKN adalah bagian dari strategi besar untuk memastikan ibu kota baru tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat aktivitas politik nasional.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” tulis Perpres tersebut.
Rencana Pembangunan IKN ke Depan
Untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik, pemerintah telah menyiapkan beberapa rencana pembangunan strategis:
-
Fokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)
Pembangunan diprioritaskan di KIPP dengan luas mencapai 800–850 hektare. Kawasan ini akan menampung gedung-gedung utama negara. -
Porsi Gedung Perkantoran Maksimal 20%
Pemerintah menetapkan pembangunan kantor pemerintahan hanya mencakup 20% dari total lahan. Tujuannya agar kawasan tetap hijau dan berkelanjutan. -
Hunian Layak dan Terjangkau 50%
Sekitar 50% dari total lahan akan dialokasikan untuk pembangunan hunian yang layak, terjangkau, serta ramah lingkungan. -
Sarana dan Prasarana Dasar 50%
Pembangunan sarana dasar seperti air bersih, energi, sanitasi, transportasi, dan telekomunikasi ditargetkan 50% dari kebutuhan kawasan. -
Indeks Konektivitas 0,74
Pemerintah menargetkan indeks aksesibilitas dan konektivitas IKN mencapai 0,74, demi memastikan mobilitas antarwilayah berjalan lancar.
Menuju Ibu Kota Politik 2028
Dengan target pembangunan selesai pada Desember 2027, IKN akan langsung difungsikan sebagai pusat politik nasional pada tahun berikutnya.
Hal ini sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk menjadikan Nusantara bukan sekadar ibu kota administratif, tetapi juga simbol demokrasi dan persatuan bangsa.
Pembangunan IKN juga akan menjadi proyek strategis jangka panjang yang tidak hanya menyiapkan gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga ekosistem perkotaan yang inklusif, modern, hijau, dan berkelanjutan.
