IKNPOS.ID – Serangkaian kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa anak-anak peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah seperti Sleman, Sukoharjo, Sragen, dan Bogor, menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengambil langkah proaktif dengan melakukan monitoring lapangan dan membangun sinergi lintas sektor.
Sekretaris Menteri PPPA, Titi Eko Rahayu, menjelaskan setiap persoalan terkait program MBG akan langsung direspon dengan koordinasi semua pihak yang terlibat.
“Menteri juga terlibat dalam monitoring pelaksanaan MBG, dan setiap persoalan harus segera ditangani. Target program MBG bukan hanya anak-anak, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia,” ujarnya.
Menurutnya, Tim Kementerian PPPA diterjunkan ke lapangan untuk mengumpulkan data dari korban, orang tua, dan pihak sekolah, dengan tujuan memahami penyebab keracunan serta dampaknya terhadap anak-anak.
Selain itu, Kementerian PPPA bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan setempat untuk merumuskan langkah mitigasi dan pencegahan. Fokus kerja sama ini mencakup peningkatan standar kualitas pangan, edukasi kebersihan dan sanitasi, serta penguatan pengawasan makanan dari hulu ke hilir.
Melalui kerja sama antar lembaga ini, pemerintah memastikan bahwa program MBG dapat berjalan efektif dan aman, serta memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah gizi dan stunting di Indonesia. Kementerian PPPA menegaskan bahwa hak anak untuk memperoleh gizi yang baik dan aman menjadi prioritas utama.
“Hak anak untuk mendapatkan gizi yang baik dan aman adalah prioritas. Kami akan terus mengawasi dan memastikan setiap langkah yang diambil mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak,” tutup Titi Eko Rahayu.
