IKNPOS.ID – Tahun 2024 menjadi momen yang tak akan terlupakan bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Pasalnya, ini adalah tahun terakhir mereka bisa mengikuti seleksi PPPK lewat jalur afirmasi tanpa tes.
Mulai tahun 2025, kesempatan tersebut akan resmi ditutup. Semua proses rekrutmen ASN akan mengutamakan meritokrasi, dengan tes seleksi yang ketat layaknya CPNS.
Bagi sebagian honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, jalur afirmasi selama ini seperti “tiket emas” menuju status ASN. Namun, setelah 2024, semua peserta akan bersaing setara tanpa keistimewaan masa kerja.
Arahan Langsung Presiden Prabowo
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa kebijakan ini adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM birokrasi.
“Presiden mengarahkan tidak ada lagi afirmasi. Kita ingin sumber daya manusia yang kompeten,” tegas Rini.
Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, “Penerimaan PPPK 2024 adalah kebijakan afirmasi terakhir.”
PPPK Paruh Waktu: Solusi Bagi yang Tidak Lolos
Bagi tenaga honorer yang gagal lolos seleksi tahun ini, pemerintah tidak tinggal diam. Disiapkan skema PPPK Paruh Waktu untuk mencegah terjadinya PHK massal.
Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja, syarat mengikuti PPPK Paruh Waktu adalah:
-
Terdata di database BKN
-
Sudah ikut seleksi CASN 2024 (PPPK atau CPNS)
-
Tidak lolos mengisi formasi
Perbedaan dengan PPPK penuh waktu:
-
Jam kerja hanya 4 jam per hari
-
Gaji menyesuaikan jam kerja dan tanggung jawab
-
Jabatan terbatas pada guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis tertentu
Seleksi 2025: Lebih Ketat dan Transparan
Mulai 2025, mekanisme seleksi PPPK akan berjalan dengan sistem yang lebih ketat dan transparan. Prosesnya meliputi:
-
Usulan formasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ke Menteri PANRB, berisi jumlah kebutuhan, jabatan, kualifikasi, dan unit kerja.
-
Penetapan formasi oleh Menteri PANRB.
-
Pengusulan Nomor Induk PPPK ke BKN setelah penetapan.
-
Semua tahapan dilakukan secara elektronik untuk mempercepat proses dan meminimalisir celah kecurangan.
Tantangan Baru di Era Penghapusan Honorer
Perubahan ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2023 yang menghapus status tenaga honorer pada 2025. Artinya, semua honorer harus siap bersaing di seleksi terbuka.
Meski demikian, pemerintah memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja mendadak. Honorer yang terdata akan tetap menerima pendapatan selama masa transisi.
