Maka saya tegaskan berkali-kali jangan sampai korupsi. Gaji sudah besar. “Jauh lebih besar dari gaji menteri,” gurau saya. Ia pun menyanggupi untuk tidak korupsi.
Tiga tahun kemudian saya dengar ia masuk penjara KPK. Mungkin ia sendiri tidak berniat korupsi. Tapi lingkungan bisa memaksanya untuk melakukan itu.
Seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan komisaris. Tapi wakil menteri boleh.
Untuk para direksi baru BUMN rupanya akan lebih banyak larangan. Misalnya tidak boleh bermain golf di hari kerja.
Saya setuju dengan larangan baru ini. Anda masih ingat: saya dulu pun melarangnya. Rupanya begitu saya tidak lagi di sana tibalah hari kemerdekaan baru. Waktu itu saya banyak dicemooh: melarang golf karena tidak bisa main golf.
Larangan lain, seperti tersiar luas di media kemarin, direksi BUMN tidak boleh punya banyak ajudan. Yang melarang itu bukan kementerian BUMN tapi Danantara.
“Banyak CEO besar di dunia tidak punya begitu banyak ajudan,” ujar Dony Oskaria, COO Danantara.
Dony benar sekali. Perajudanan di BUMN itu sudah sampai tahap menjijikkan. Kalau direksi BUMN akan menghadiri suatu acara, ada ajudan yang tiba lebih dulu –sekadar memastikan di mana tempat duduknya nanti.
Rasanya Dony tidak boleh hanya bicara. Harus langsung pakai surat keputusan. SK bagi mereka lebih penting dari pidato.
Sebenarnya saya pengin juga punya ajudan. Dulu itu. Waktu di perusahaan BUMN maupun di jabatan setelahnya.
Lantas saya putuskan: tidak perlu punya ajudan. Toh sudah terbiasa tidak pernah punya ajudan. Maka di hari pertama menjabat, saat itu, saya temui para ajudan: mulai hari ini Anda semua boleh kembali ke kesatuan masing-masing.
Saya lupa ada berapa orang ajudan yang siap mengawal saat itu. Tiga atau empat. Dari kepolisian dan TNI-AL.
Ternyata hidup tanpa ajudan baik-baik saja. Sebenarnya saya tetap ingin punya ajudan. Tapi biarlah mereka tahu tanpa ajudan pun tidak ada masalah.
Yang juga mengejutkan: Danantara menegaskan tidak akan ada PMN lagi untuk perusahaan BUMN. Ini sungguh pemikiran yang tepat. BUMN harus berbisnis untuk menghasilkan laba bagi negara. Bukan sebaliknya: minta penambahan modal negara.
