Ia menambahkan bahwa proses pembangunan IKN harus tetap memperhatikan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan.
Tidak hanya fokus pada fisik pembangunan, namun juga dampak sosial dan kultural yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Menurutnya, inisiatif yang dilakukan Pemkab Kukar menjadi cerminan bahwa daerah bisa tetap aktif dalam proses pembangunan nasional tanpa harus kehilangan jati diri dan otoritas lokalnya.
Pemerintah daerah harus mampu berinovasi dan menawarkan solusi yang realistis dalam menghadapi tantangan besar seperti pembangunan IKN.
“Ini bukan hanya soal wilayah administratif, tapi juga soal keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Maka pendekatannya harus menyeluruh,” tutupnya.
Nomorsatukaltim
Page 2 of 2
