Di saat desakan penegakan hukum terus menguat, kabar pergantian pejabat di tubuh Gakkum LHK Kalimantan juga mencuat. Sarkowi berharap ada harapan baru dari pergantian tersebut.
Ia menyebut pergantian ini semoga menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah nyata dalam kasus ini, tanpa ragu dan tanpa menunda.
DPRD Kaltim berharap rapat gabungan nanti bisa menjadi titik awal kolaborasi konkret yang akan menghasilkan tekanan politik dan pengawasan kuat agar kasus ini tidak menguap begitu saja.
Masyarakat pun terus menunggu apakah benar ada komitmen dari semua pihak untuk menyelamatkan hutan pendidikan dari ancaman yang nyata ini.
Sebagai informasi, kasus tambang ilegal ini pertama kali mencuat pada 4 April 2025 lalu. Saat itu, pengelola KHDTK dari Fakultas Kehutanan Unmul mendapati sejumlah alat berat tengah beroperasi di kawasan hutan pendidikan.
Pihak kampus langsung melaporkan kejadian ini ke aparat penegak hukum. Namun hingga kini, belum ada kejelasan soal siapa pelaku dan bagaimana langkah hukum selanjutnya.
