Ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas dalam pemerintahan saat ini.
Menariknya, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1, namun Prabowo tidak memangkas anggaran OIKN.
Hal ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan IKN memiliki urgensi tinggi dalam skema pembangunan nasional.
IKN sebagai Simbol Pemerataan dan Kemajuan Indonesia
Dengan status sebagai PSN, IKN bukan hanya sekadar proyek pemindahan ibu kota, tetapi juga menjadi simbol pemerataan pembangunan dan kemajuan Indonesia.
Pemerintah menargetkan IKN sebagai kota yang ramah lingkungan, berbasis teknologi, serta mampu menarik investasi dari dalam dan luar negeri.
Dukungan terhadap IKN juga terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta yang tertarik untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan tersebut.
Pemerintah optimis bahwa pembangunan IKN akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur.
Penetapan IKN sebagai bagian dari 77 Proyek Strategis Nasional dan penambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam mewujudkan ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan.
Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto serta alokasi anggaran yang signifikan, pembangunan IKN diproyeksikan akan terus berlanjut sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Pemerintah berharap proyek ini dapat berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi pemerataan pembangunan, khususnya di luar Pulau Jawa, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
