IKNPOS.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengklarifikasi pernyataan soal anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir.
Dikonfirmasi awak media usai menghadiri acara Tingalan Jumenengan di Puro Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Jumat 7 Februari 2025, Dody menyarankan wartawan menanyakan langsung ke Kepala Otorita IKN soal proyek ibu kota baru itu.
“IKN mesti tanya Pak Basuki kali ya, di Otorita (IKN). Kalau nanya ke saya, saya salah,” ujarnya.
Ketika ditanya soal anggaran yang diblokir, Dody menyebut anggaran yang dimaksukan tersebut bukan diblokir.
“Ya itu kan total ya, apa namanya, sebetulnya bukan di-lock, hanya sekedar kan. Beberapa kali waktu Pak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien ya kan, wajib mengurangi kebocoran sana-sini kan,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran berlaku di semua sektor kementerian. Dan imbauan agar seluruh instansi wajib mengurangi kebocoran menurutnya, salah satu cara efisiensi anggaran di kementerian-kementerian.
“Terus ada salah satu kata Pak Presiden untuk menunjukkan kepada semua menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi, kira-kira gitu,” ujarnya.
Menurut Dody, pemangkasan dilakukan pada semua sektor, tidak hanya berlaku untuk anggaran IKN saja.
“Nggak cuman IKN. Kalau di saya terefisiensi kan. Saya kan terefisiensi Rp 81 triliun dari Rp 100 triliun,” terangnya.
“Jadi nggak cuma IKN, semua saya pikir. Ya semua kena. Ujung-ujungnya itulah efisien nurunin ICOR,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dody mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN tahun 2025.
Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua,” ujarnya.
Pernyataan Dody terkait anggaran IKN diblokir demi efisiensi menjadi viral.
