Namun, Kementerian PUPR mengalami pemblokiran anggaran sebesar 80 persen dari total Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025.
Dari semula Rp110,95 triliun, anggaran Kementerian PUPR dipangkas menjadi Rp29,57 triliun. Dampaknya, anggaran untuk pembangunan IKN yang semula dialokasikan Rp60,6 triliun kini hanya tersisa Rp14,87 triliun.
Meski demikian, Indrajaya tetap optimistis bahwa pada pembahasan anggaran selanjutnya, dana untuk pembangunan IKN bisa kembali ditingkatkan.
“Tentu saya berharap pada pembahasan anggaran berikutnya, alokasi untuk pembangunan IKN akan ditambah, apalagi pemblokiran ini bersifat sementara dan masih bisa dibuka kembali,” jelasnya.
Komitmen Terhadap Pembangunan IKN
Pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Sejumlah proyek infrastruktur utama, seperti jalan tol, sistem transportasi terpadu, dan fasilitas pemerintahan, sedang dikebut untuk memastikan kelancaran pemindahan ibu kota.
Namun, di tengah tantangan efisiensi anggaran, Indrajaya menegaskan bahwa yang paling penting adalah memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengorbankan sektor-sektor prioritas lainnya.
Dengan tambahan anggaran yang diberikan kepada OIKN dan kemungkinan dibukanya kembali anggaran Kementerian PUPR, pemerintah diharapkan dapat melanjutkan pembangunan IKN secara bertahap, tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pembangunan IKN Nusantara tetap berjalan meski pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. DPR meminta agar pembangunan dilakukan secara bertahap dan sesuai tahapan terukur.
Dengan tambahan anggaran untuk OIKN serta kemungkinan revisi alokasi dana di Kementerian PUPR, proyek ibu kota baru ini tetap menjadi prioritas nasional yang harus dijalankan secara hati-hati dan bertanggung jawab.
Jangan lewatkan informasi terbaru seputar pembangunan IKN dan kebijakan anggaran lainnya hanya di sini!
