Ini termasuk penyelesaian ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta infrastruktur pendukungnya.
“Kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap II sesuai arahan Presiden terdiri dari APBN sebesar Rp 48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta yang sudah masuk di awal tahun 2025 sebesar Rp 6,49 triliun,” jelas Troy.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan investasi swasta, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Page 2 of 2
