“Satu industri itu bisa menyerap ribuan orang. Kalau bisa terbangun 100 industri, maka akan terserap paling tidak 100.000 pekerja.
Sehingga, pemerataan ekonomi bisa tercapai, dan orang Kalimantan tidak perlu lagi pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan,” jelasnya.
Dengan kondisi geografis Kalimantan yang memiliki banyak alur sungai, Bambang juga menilai bahwa pemerintah dapat mengurangi pembangunan jalan raya dengan memanfaatkan jalur transportasi sungai yang lebih efisien dan hemat biaya.
Evaluasi Ulang Pembangunan IKN
Melihat berbagai pertimbangan tersebut, Bambang Haryo meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang tujuan pembangunan IKN.
Ia menekankan bahwa menjadikan IKN sebagai pusat industri akan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi risiko keamanan nasional yang tinggi jika pusat pemerintahan sepenuhnya dipindahkan ke Kalimantan Timur.
“Keamanan dan kesejahteraan ekonomi harus berjalan beriringan. Jangan sampai pembangunan IKN justru meningkatkan risiko nasional dan membuat biaya operasional negara semakin besar,” pungkasnya.
Dengan berbagai pertimbangan yang ada, usulan IKN sebagai ibu kota kedua dan pusat industri besar diharapkan menjadi solusi yang lebih strategis untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN serta pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.
