<strong>IKNPOS.ID -</strong> Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan Presiden Prabowo Subianto dapat berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Agustus 2028. Hal ini sesuai arahan Presiden yang disampaikan melalui Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, yang menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dilanjutkan tetapi juga dipercepat. “Beliau meminta agar pada 2028 semuanya sudah siap. Jika ada anggapan perubahan pemerintahan akan memperlambat pembangunan IKN, itu salah. Presiden Prabowo justru memerintahkan untuk mempercepat,” ujar Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono. Salah satu langkah nyata percepatan pembangunan adalah dimulainya konstruksi gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Presiden Prabowo menargetkan Gedung DPR, MPR, dan DPD harus selesai pada 2028. Selain itu, gedung lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) juga akan dibangun. "Rencana awal, gedung legislatif dan yudikatif belum masuk target penyelesaian hingga 2028. Namun, kini ada perintah untuk membangun keduanya agar fungsi trias politika eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa berjalan secara utuh di IKN," jelas Agung. Dengan selesainya pembangunan tersebut, agenda-agenda penting yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat diselenggarakan sepenuhnya di IKN. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang sepenuhnya berfungsi. “Tugas kami di OIKN adalah mendukung komitmen pemerintah ini. Baik melalui pembangunan dengan APBN maupun melalui investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri,” tambah Agung. <strong>Investasi Swasta</strong> Hingga akhir 2024, OIKN telah mencatat investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun. Investasi ini mencakup berbagai sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, perhotelan, hunian, serta ritel dan UMKM. Agung optimistis target percepatan pembangunan IKN dapat tercapai dengan dukungan dari sektor publik dan swasta. "Dengan percepatan ini, IKN siap menjadi simbol modernisasi dan pembangunan yang inklusif bagi Indonesia," pungkasnya.
