Link Informasi Cara Pelaku UMKM Buka Usaha di IKN

IKNPOS.ID - Pemerintah secara resmi memberikan insentif pembebasan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024. Dengan kebijakan ini, UMKM yang memenuhi persyaratan akan dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0%, yang berarti para pelaku usaha tidak perlu membayar PPh sama sekali. “Dalam rangka mendorong investasi, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan UMKM di kawasan Ibu Kota Nusantara, pelaku UMKM di IKN bisa menikmati PPh Final 0%,” demikian pernyataan resmi Investor Relations Otorita IKN (OIKN) melalui akun Instagram, @investnusantara. Cara Pelaku UMKM Membuka Usaha di IKN Bagi calon pelaku UMKM yang berminat untuk membuka sektor usaha di UMKM di IKN dapat berkontak via Instagram (https://www.instagram.com/investnusantara/) Serta keterangan dan informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman Investara (https://investara.ikn.go.id/home). Persyaratan UMKM Penerima Insentif Pajak Insentif ini berlaku hanya bagi UMKM yang memenuhi persyaratan berikut: Lokasi Operasi: Beroperasi di kawasan IKN, baik berdomisili maupun memiliki cabang di wilayah tersebut. Registrasi: Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) IKN atau memiliki identitas perpajakan di wilayah usaha. Investasi Minimal: Melakukan investasi minimal Rp 10 miliar di wilayah IKN. Kualifikasi UMKM: Ditentukan oleh instansi berwenang. Waktu Pengajuan: Permohonan insentif harus diajukan paling lambat tiga bulan sejak investasi dilakukan. Kewajiban UMKM Penerima Insentif UMKM yang mendapatkan insentif ini tetap memiliki sejumlah kewajiban, yaitu: Pembukuan: Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan terpisah untuk usaha di IKN. Pelaporan Tahunan: Menyampaikan laporan tahunan terkait realisasi investasi dan omzet bruto. Kepatuhan Pajak Lainnya: Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan bagi Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan pembebasan pajak ini diharapkan mendorong investasi dan mempercepat pertumbuhan sektor UMKM di IKN. Selain itu, langkah ini juga memberikan kepastian hukum dan menarik minat pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Untuk informasi lebih lengkap, cek PP 12/2023 dan PMK 28/2024. Mari manfaatkan peluang ini dan jadilah bagian dari pembangunan IKN,” tutup Investor Relations OIKN.

pandu

PBSI Umumkan Kepengurusan Baru 2024-2028: Ada Nama Kevin Sanjaya dan Lilia

10 Tips Hunian Nyaman Minimalis: Solusi Praktis untuk Rumah Idaman

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

Konspirasi Terungkap! Pi Network Anjlok 75%, Muncul Teori Gila: Nicolas Kokkalis Adalah Satoshi Nakamoto?

GILA! Pi Network Bakal Meledak ke Harga $10? Ini 4 Faktor Pemicu Bikin Token Ngebut!

Ganbai Ganbai

Bikin HEBOH! Token Ini Belum Terkenal, Tapi Fiturnya Bikin Pi Network Kelihatan Ketinggalan Zaman!