<strong>IKNPOS.ID -</strong> Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur, tidak lagi jadi prioritas pemerintah. Meski begitu, Pemprov Kaltim meyakini wisatawan tetap berminat datang ke Nusantara. "Masyarakat ingin melihat langsung perkembangan ibu kota negara baru. Animo masyarakat untuk berkunjung ke IKN sangat tinggi," kata Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik pada Sabtu, 2 November 2024. Dia percaya ketertarikan masyarakat ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. "Kita harus jeli melihat peluang ini. Gelar berbagai acara di daerah, seperti di Samarinda, untuk menarik wisatawan datang ke IKN, juga tertarik berkunjung ke daerah penyangga," jelasnya. Seperti diberitakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kabinet fokus menyelesaikan pembangunan di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) di IKN (Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur. Targetnya adalah membangun kantor -kantor pemerintahan. Seperti gedung DPR/MPR, hingga lembaga peradilan. "Presiden menginginkan pembangunan IKN ini difokuskan pada penuntasan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Utamanya fasilitas untuk eksekutif, juga legislatif dan yudikatif," ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Menurut AHY ketiga elemen negara ini jadi syarat utama agar Prabowo dan Kabinet Merah Putih bisa mulai memimpin Indonesia dari IKN. "Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrastruktur dan fasilitasnya, maka kebutuhan utama pengambilan keputusan dari negeri ini sudah bisa dijalankan di IKN," imbuh AHY. Mantan Menteri ATR/BPN ini juga tak memungkiri jika pembangunan IKN tak lagi jadi prioritas utama pemerintahan Prabowo. Alasannya, akan ada sejumlah penyesuaian. Utamanya terkait anggaran. Presiden Prabowo, tidak ingin uang negara hanya untuk membangun IKN saja. "IKN sekali lagi disampaikan oleh Presiden, akan tetap dilanjutkan. Tentu dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian. Karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain di seluruh Indonesia. Selain itu, Kita juga dihadapkan pada anggaran yang terbatas," paparnya.
