Kaltim Rawan Tersulut Konflik Pilkada, Komisi II DPR RI Sarankan Ini…

IKNPOS.ID - Indeks kerawanan Pilkada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berada di urutan kelima di Indonesia. Yang artinya, wilayah Kaltim termasuk salah satu provinsi yang sangat mudah tersulut oleh konflik. Karenanya, Komisi II DPR RI dalam pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Kaltim, di Swissotel Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Jumat 8 November 2024 menyarankan langkah mengantisipasi kerawanan Pilkada yang bisa saja terjadi. Seperti diketahui, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah daerah di Indonesia. Setelah Sumatera Utara (Sumut), Komisi II DPR RI meninjau wilayah Kaltim untuk memastikan persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak digelar 27 November 2024. Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda dalam kunjungan ini mengapresiasi kesiapan seluruh penyelenggara Pemilu di Kaltim. Menurutnya, penyelenggara Pemilu di Kaltim mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah daerahnya hingga Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. “Mereka (penyelenggara pemilu di Kaltim) mendapat dukungan dari pemerintah daerah, baik anggaran maupun dukungan yang lain. Itu sangat baik. Yang kedua, aparat penegak hukum dan TNI yang berfungsi untuk memastikan keamanan dalam proses Pilkada maupun pasca Pilkada juga memiliki koordinasi yang sangat baik,” kata Rifqi sapaan akrabnya,usai memimpin kunjungan spesifik di Kaltim. Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa indeks kerawanan Pemilu di Kalimantan Timur berada di nomor urut kelima di Indonesia. Kata Rifqi, provinsi Kaltim termasuk dalam salah satu provinsi yang sangat mudah tersulut oleh konflik. “Terlebih di level provinsi misalnya calonnya hanya ada dua, calon gubernur dan wakil gubernur," ujarnya. Rifqi pun menyarankan langkah yang bisa dilakukan guna mengantisipasi kerawanan Pilkada 2024 yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia termasuk Kaltim ini. Rifqi meminta apparat bekerja dengan sebaik mungkin, dan pihaknya akan memaksimalkan fungsi pengawasan. "Dan karena itu saya kira seluruh aparat harus bekerja dengan sebaik mungkin. Komisi II DPR RI akan memaksimalkan fungsi pengawasannya untuk melakukan itu,” ujarnya. Komisi II juga berencana memanggil seluruh Penjabat Gubernur, Bupati, Wali Kota, se-Kalimantan termasuk Kaltim, pada 20 November mendatang, untuk melakukan exercise terkait persiapan dan kesiapan Pilkada 2024.

Kaltim Rawan Tersulut Konflik Pilkada, Komisi II DPR RI Sarankan Ini…

pandu

Dampak Keberadaan IKN, UMKM di Balikpapan Diminta Siap Bersaing dengan Pendatang

Prakiraan Cuaca IKN Sepaku 10 November 2024: Pagi Berawan Tebal, Siang hingga Malam Hujan Ringan

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

Jalan Tol IKN Siap Tersambung Penuh Juni 2025: Jembatan Satwa Jadi Ikon, Infrastruktur Hijau Menjadi Sorotan

Rahasia Terbongkar! Cara Tambang Pi Network Ini Bikin Penghasilan Naik 26x Lipat, Gak Butuh Node Sama Sekali!

Jelang Spin Off, BTN Syariah Kembali Harumkan Nama Indonesia Lewat Penghargaan Internasional Best Islamic Bank 2025

BNI Gelar Golf Clinic, Strategi Perkuat Relasi dengan Next Generation Nasabah Private Banking