IKNPOS.ID – Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025.
Hal itu diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.
MenPAN-RB mengungkapkan mendapatkan perintah dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar memindahkan ASN ke IKN Januari 2024.
Related Post
“Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN,” kata Anas dalam Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.
Anas mengakui sebelumnya, pemindahan ASN ke IKN direncanakan September 2024, namun hingga Oktober pemindahan itu belum bisa dilaksanakan karena menunggu ekosistem terbangun.
“Tadinya, September ke Oktober, arahan presiden bukan soal apa tadi Pak Menteri PUPR yang juga Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai. Akan tetapi, diminta ekosistemnya dibereskan,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Anas, pihaknya akan segera menyiapkan skema pemberangkatan ASN ke IKN hingga insentifnya.
“Kami ini mau selesai, tetapi tugasnya tambah terus di ujung-ujung ini berarti lembur lagi Pak Aba nanti malam. Tadi malam kami sudah lembur juga dengan teman-teman semuanya,” jelas Anas.
Sebelumnya, Jumat 4 Oktober 2024, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemindahan ASN ke IKN sudah mengalami keterlambatan dari jadwal.
“Ya sebenarnya sudah terlambat, kalau menurut jadwal, ya penyusunannya di master schedule pemindahan ASN kita sudah agak sedikit terlambat,” kata Suharso di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat.
Untuk mengejar keterlambatan itu, kata dia, akan dilakukan skenario ulang penjadwalan pemindahan ASN ke IKN mulai bulan ini atau bulan depan, November 2024.
“Untuk mengejar keterlambatan itu, apakah memang mulai bulan ini atau bulan depan,” katanya.
Meski begitu, Suharso menegaskan bahwa prioritas yang saat ini dilakukan oleh Otorita IKN adalah memastikan seluruh fasilitas untuk ASN terpenuhi seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas lainnya.
Terverifikasi Dewan Pers